Suhendi
SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang mampu menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan inflasi. Pemerintah Provinsi Banten mendorong daya beli masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi.
"Ujian itu tidak mudah bagi Indonesia dan juga tidak mudah bagi Banten, semua itu harus dapat dihadapi dengan kehati-hatian. Namun di tengah tantangan tersebut, Banten termasuk daerah yang mampu mengendalikan pandemi Covid-19, " ungkap Al Muktabar dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Banten Ke-22 Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (4/10/2022).
Al Muktabar juga menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada triwulan II 2022 telah menunjukan tren positif, dimana kinerja perekonomian Provinsi Banten tumbuh hingga 5, 70 persen atau di atas kinerja perekonomian nasional yang mencapai 5, 44 persen.
"Tingginya laju perekonomian tersebut menjadi sinyal bahwa perekonomian kita mulai berangsur bangkit, sedangkan untuk tingkat inflasi di Banten yang dicatat BPS pada Agustus 2022 mencapai 4, 58 persen atau lebih rendah dari tingkat inflasi nasional yang mencapai 4, 69 persen. Atas hal itu Presiden melalui Kemenkeu memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada Pemerintah Provinsi Banten, " katanya.
Selanjutnya, kata Al Muktabar, pihaknya juga telah melakukan beberapa hal untuk mempertahankan daya beli masyarakat saat pandemi Covid-19 dan pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Pemprov Banten terus berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampaknya.
"Pemprov Banten telah mengalokasikan lebih dari Rp45 miliar yang bersumber dari dana transfer umum dan BTT dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT BBM), " imbuhnya.
"Dan juga pada saat berkunjung ke Bupati dan Walikota bahwa APBD Kabupaten/Kota juga telah terarah kepada upaya-upaya untuk kita bersama dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, " sambungnya.
Menurutnya, Pemprov Banten dalam melakukan perancangan dokumen pembangunan saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dimana terakselerasi dengan Rencana Pembangunan Nasional.
"Arah kebijakan pembangunan itu akan bertumpuk kepada hal-hal yang bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, " tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Banten juga memberikan penghargaan kepada jajaran Forkopimda Provinsi Banten, dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan juga beberapa masyarakat yang telah meraih prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. (Hendi)
Tony Rosyid 
Habibi 
